berakhlak
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Pacitan Kelas II

Jalan Yos Sudarso Nomor 02 Pacitan. Telp (0357)881075-881062. Fax (0357)886254. Email pnpacitan@gmail.com

PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan atas Pelayanan Pengadilan

1. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik pengadilan
dalam hal:

  • Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar
  • larangan; dan
  • Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar
  • pelayanan.

2. Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang

menerima kuasa untuk mewakilinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
pengadu menerima pelayanan pengadilan.

3. Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada satuan kerja penyelenggara
pelayanan pengadilan yaitu Pimpinan satuan kerja penyelenggara pelayanan
pengadilan yang memuat:

  • nama dan alamat lengkap;
  • uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
  • permintaan penyelesaian yang diajukan;
  • tempat dan waktu penyampaian pengaduan serta tanda tangan pengadu.

4. Dalam keadaan tertentu atau atas permintaan pengadu, nama dan identitas pengadu

dapat dirahasiakan.

5. Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib memberikan tanda terima pengaduan
yang sekurang-kurangnya memuat:

  • Identitas pengadu secara lengkap;
  • Uraian singkat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan
  • pengadilan;
  • Tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan
  • Tanda tangan serta nama pejabat pegawai yang menerima pengaduan.

6. Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat

paling larnbat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurangkurangnya
berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan
sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 3.

7. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari
penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.

8. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

9. Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai
dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI.

10. Badan Pengawasan MA dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan
pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut
dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal
Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan
tersebut.

11. Setiap Penyelenggara Pelayanan Pengadilan wajib mengumumkan Rekapitulasi
penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang
mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi: jumlah
pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan
pengaduan.






Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah Aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi Pengadilan Negeri Pacitan dalam Administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara yang dapat di akses oleh semua para pencari keadilan.

Lebih lanjut

e-Raterang Surat Keterangan Online

Surat Keterangan Elektronik adalah produk terbaru dari DIRJEN Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. ERATERANG adalah layanan Permohonan Surat keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP maupun Komputer/PC).

Lebih lanjut

Jadwal Sidang

Jadwal sidang Sebagai perwujudan dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelayanan, Pengadilan Negeri Pacitan menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses baik secara Online maupun Offline. Jadwal Sidang ini bisa diakses dimanapun oleh pihak-pihak yang berperkara secara realtime.

Lebih lanjut

Siwas / Pengaduan

adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung. Identitas Anda sebagai pelapor akan dijamin kerahasiannya.

Lebih lanjut

Audio Book

Audio Book merupakan salah satu inovasi Pengadilan Negeri Pacitan Kelas II dalam usaha untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra maupun kaum rentan buta huruf. Saat ini pengadilan negeri Pacitan telah menyediakan 3 (tiga) layanan informasi berupa Audio Book, yaitu:
1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Pacitan Kelas.
2. Panduan Pendaftaran Akun dan Perkara Melalui E-Court Pengadilan Negeri Pacitan.
3. Persyaratan Perkara Perdata.
Klik tombol Audio Book dibawah

Buka Audio Book PTSP
Buka Audio Book Perdata
Buka Audio Book Panduan E-court