LHKPN Pegawai PN Pacitan

A. LHKPN Pegawai PN Pacitan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada prinsipnya merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya.

LHKPN tersebut disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal 10 s.d. 19 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo. Pasal 71 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim merupakan pejabat negara yang wajib melaporkan LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disajikan dibawah ini merupakan data yang terdapat dari acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn berdasarkan Nomor Harta Kekayaan (NHK) yang telah diverifikasi oleh KPK dalam bentuk Tambahan Berita Negara (TBN) atau Informasi Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas LHKPN yang menggunakan aplikasi e-LHKPN dapat diakses melalui https://elhkpn.kpk.go.id/ menu e-Announcement.