Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.
Hits : 621 views
Berita Mahkamah Agung
Pembentukan Panitia Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2021
jakarta " Humas : Sehubungan Akan Dilaksanakan Tahapan Assessment Center ...Pelaksanaan Tahapan Assessment Center Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2021
jakarta " Humas : Berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan ...Pendataan Calon Pegawai Negeri Sipil (cpns) Tahun Anggaran 2019 Yang Tidak Melaksanakan Tugas
jakarta " Humas : Dalam Rangka Tertib Administrasi Kepegawaian, Kami ...Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2021
jakarta " Humas : Berdasarkan Hasil Seleksi Administrasi Yang Dilaksanakan ...Surat Pemberitahuan Klaim Asuransi Kesehatan Bagi Hakim Ad Hoc Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding
jakarta " Humas : Sehubungan Dengan Asuransi Kesehatan Bagi Para ...Permintaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan P4gn
jakarta - Humas Ma: Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Ri ...
Berita Badilum
Pengisian Alokasi Pnbp Pada Aplikasi Sakti
lampiran filedescriptionfile Sizedownloads pengisian Alokasi Pnbp Pad Aplikasi Sakti.pdf 1326 Kb624 ...Percepatan Penghitungan Biaya Pindah
1. Tindak Lanjut Hasil Reviu Biaya Pindah Tenaga ...Instruksi Penginputan Data Keuangan Perkara Pada Aplikasi Pelaporan Keuangan Perkara Peradilan Umum
kepada : Yth Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Dan ...Daya Serap Anggaran Dipa 005.03 (program Penegakan Dan Pelayanan Hukum)
lampiran filedescriptionfile Sizedownloads daya Serap Anggaran Dipa 005.03.pdf 951 Kb1096 ...Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pedoman Profil Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri
by zenorss ...Rekrutmen Kontributor Daerah Majalah Dandapala
by zenorss ...