Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.
Hits : 131 views
Berita Mahkamah Agung
Verifikasi Laporan Triwulan Iv Ta 2020 Pada Aplikasi E-monev Ver.3 Berdasarkan Pp 39/2006
jakarta " Humas : Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem Dan Pelaporan ...Perintah Melaksanakan Tugas Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pengganti Yang Mengundurkan Diri Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Formasi Tahun 2019
jakarta " Humas : Bersama Ini Disampaikan Kepada Sdr/i Calon ...Batas Waktu Pengisian Rencana Umum Pengadaan (rup)
jakarta-humas: Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan ...Surat Edaran No 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19
jakarta " Humas : Mencermati Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pengendalian ...Pedoman Perlakuan Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester Ii Ta 2020
jakarta-humas, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/pmk.05/2016 Bahwa Seluruh Satuan ...Lomba Foto Peradilan 2021
jakarta " Humas : Dalam Rangka Upaya Meningkatkan Publikasi Capaian-capaian ...
Berita Badilum
Pengiriman Data Spesimen Untuk Legalisasi Tanda Tangan
lampiran filedescriptionfile Sizedownloads surat Pengiriman Data Spesimen Untuk Legalisasi.pdf 252 Kb284 ...Teguran Penginputan Data Denda Pidana
kepada : Ketua Pengadilan Negeri ...Penyesuaian Tarif Bea Meterai Di Lingkungan Peradilan Umum
dengan Telah Dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 10 ...Pelaksanaan Rapat Keka Pengadilan Negeri Kelas Ib Dan Ii
lampiran filedescriptionfile Sizedownloads surat Pelaksanaan Keka 533 Kb305 by ...Evaluasi Implementasi Sipp (eis) Tertinggi Periode Tahun 2020
lampiran filedescriptionfile Sizedownloads eis Tahun 2020.pdf 725 Kb912 by zenorss ...Perbaikan Data Anomali Realisasi Volume Kegiatan Pada Aplikasi Monev Anggaran Dja Dipa 005.03 Ta. 2020
sehubungan Dengan Akan Dilakukannya Konfirmasi Data Realisasi Volume ...