Pengadilan Negeri Pacitan Kelas II

Guna Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima terhadap Masyarakat Pencari Keadilan sesuai dengan SK Dirjen Badilum No 3239/DJU/SK/HM.02.03/11/2019 tanggal 12 November 2019 Tentang Perubahan SK Dirjen Badilum NO 77/DJU/SK/HM01.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar PTSP pada Pengadilan Tinggi dan Pengadlan Negeri, maka Pengadilan Negeri Pacitan Selalu Berkomitmen Meningkatkan Pelayanan di tengah Pandemi COVID 19 dan Pelayanan Prioritas bagi Penyandang Disabilitas, Ibu Hamil/Menyusui, Lanjut Usia.

Jenis Jenis Layanan Di Pengadilan Negeri Pacitan

A. PTSP Pidana

1.	Pelimpahan berkas perkara pidana biasa,singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.
2.	Pendaftaran permohonan praperadilan.
3.	Permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
4.	Permohonan pencabutan perlawanan,banding, kasasi dan peninjauan kembali.
5.	Permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahka izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
6.	Permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangi oleh Ketua Pengadilan.
7.	Permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.
8.	Permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan .
9.	Permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
10.	Permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk.
11.	Permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.
12.	Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana/kekhususan.

B. PTSP Hukum

1.	Permohonan pendaftaran pendirian CV.
2.	Permohonan waarmaking surat-surat.
3.	Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata.
4.	Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset
5.	Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
6.	Permohonan pendaftaran surat kuasa.
7.	Permohonan legalisasi surat.
8.	Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144.
9.	Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
10.	Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.
11.	Penanganan pengaduan / SIWAS-MARI.
12.	Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum

C. PTSP Perdata

1.	Pendaftaran perkara gugatan biasa.
2.	Pendaftaran perkara gugatan sederhana.
3.	pendaftaran perkara permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU.
4.	pendaftaran perkara perlawanan/bantahan.
5.	Pendaftaran verzet atas putusan verstek
6.	Pendaftaran perkara permohonan.
7.	Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali, memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.
8.	Permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
9.	permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama.
10.	permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
11.	Permohonan dan pengambilan turunan putusan.
12.	Pendaftaran permohonan eksekusi.
13.	Pendaftaran permohonan konsinyasi.
14.	Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi.
15.	Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
16.	Permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase, KPPU, dan BPSK.
17.	Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata

D. PTSP Umum

1.	Penerimaan Surat Masuk
2.	Meregistrasi Buku Tamu

E. Layanan Meja Informasi

1.	Pelayanan Informasi terkait layanan pengadilan

F. Layanan Meja Konfirmasi Persidangan

1.	Pelayanan terkait Persidangan

« « Previous

next » »