
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Pelanggar tidak perlu hadir di persidangan, pelanggar tinggal melihat besaran denda di website http://pn-pacitan.go.id/tilang/ atau datang langsung ke kantor Pengadilan Negeri Pacitan (melihat pengumuman dibawah halaman ini mengenai info Denda tilang) atau Kantor Kejaksaan Negeri lalu membayar dan mengambil barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Pacitan sesuai tempat ditindak.
Para pelanggar cukup datang ke Kantor Kejaksaan terkait atau melihat di website http://pn-pacitan.go.id/tilang/, (melihat pengumuman dibawah halaman inin mengenai info denda tilang) apabila jarak tempat tinggal dengan kantor Pengadilan Negeri Pacitan jauh. Karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 sudah tidak ada lagi persidangan lalu lintas dan persidangan perkara lalu lintas dibuka setiap hari Kamis jam 08.00 WIB tanpa dihadiri oleh pelanggar. Penetapan/Putusan Denda akan diumumkan di website atau papan pengumuman di kantor Pengadilan Negeri Pacitan atau kantor Kejaksaan Negeri pada hari itu juga. Bagi yang keberatan adanya putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga. Pelanggar membayar secara tunai di Kantor Kejaksaan Negeri atau secara elektronik di Bank Rakyat Indonesia (BRI) setelah tahu besaran dendanya. Pelanggar mengambil barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.
Putusan Denda Pidana Lalu Lintas (Tilang) 3 Mei 2018 PN Pacitan
Putusan Denda Pidana Lalu Lintas (Tilang) 19 April 2018 PN Pacitan
Putusan Denda Pidana Lalu Lintas (Tilang) 05 April 2018 PN Pacitan
Putusan Denda Pidana Lalu Lintas (Tilang) 22 Maret 2018 PN Pacitan

Berita Mahkamah Agung
Verifikasi Laporan Triwulan Iv Ta 2020 Pada Aplikasi E-monev Ver.3 Berdasarkan Pp 39/2006
jakarta " Humas : Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem Dan Pelaporan ...Perintah Melaksanakan Tugas Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pengganti Yang Mengundurkan Diri Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Formasi Tahun 2019
jakarta " Humas : Bersama Ini Disampaikan Kepada Sdr/i Calon ...Batas Waktu Pengisian Rencana Umum Pengadaan (rup)
jakarta-humas: Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan ...Surat Edaran No 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19
jakarta " Humas : Mencermati Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pengendalian ...Pedoman Perlakuan Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester Ii Ta 2020
jakarta-humas, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/pmk.05/2016 Bahwa Seluruh Satuan ...Lomba Foto Peradilan 2021
jakarta " Humas : Dalam Rangka Upaya Meningkatkan Publikasi Capaian-capaian ...
Berita Badilum
Pengiriman Data Spesimen Untuk Legalisasi Tanda Tangan
lampiran filedescriptionfile Sizedownloads surat Pengiriman Data Spesimen Untuk Legalisasi.pdf 252 Kb284 ...Teguran Penginputan Data Denda Pidana
kepada : Ketua Pengadilan Negeri ...Penyesuaian Tarif Bea Meterai Di Lingkungan Peradilan Umum
dengan Telah Dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 10 ...Pelaksanaan Rapat Keka Pengadilan Negeri Kelas Ib Dan Ii
lampiran filedescriptionfile Sizedownloads surat Pelaksanaan Keka 533 Kb305 by ...Evaluasi Implementasi Sipp (eis) Tertinggi Periode Tahun 2020
lampiran filedescriptionfile Sizedownloads eis Tahun 2020.pdf 725 Kb912 by zenorss ...Perbaikan Data Anomali Realisasi Volume Kegiatan Pada Aplikasi Monev Anggaran Dja Dipa 005.03 Ta. 2020
sehubungan Dengan Akan Dilakukannya Konfirmasi Data Realisasi Volume ...