berakhlak
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Pacitan Kelas II

Jalan Yos Sudarso Nomor 02 Pacitan. Telp (0357)881075-881062. Fax (0357)886254. Email pnpacitan@gmail.com

Area IV

Area IV Penguatan akuntabilitas kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasistas dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Pacitan.

Target yang ingin dicapai pada area ini adalah :

  1. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah
  2. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

Atas dasar tersebut maka, untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator sebagai berikut :

  1. Adanya keterlibatan pimpinan.
  • Pimpinan harus terlibat secara langsung saat penyusunan perencanaan.
  • Melaksanakan rapat perencanaan kegiatan dan anggaran yang dipimpin oleh ketua Pengadilan Negeri Wonosari.
  • Kegiatan tersebut didukung: undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat dan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran
  • Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja, perjanjian kinerja, melalui rapat penetapan IKU yang berorientasi hasil kepada masyarakat/anggota yang dipimpin. Kegiatan tersebut didukung undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat, dan dokumen perjanjian kinerja.
  • Piminan harus selalu memantau capaian kinerja secara berkala setiap bulan yang di pimpin oleh ketua pajs. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung: berupa undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat dan dokumen pemantauan capaian kinerja setiap bulan.
  1. Pengelolaan akuntabilitas kinerja
  • Membuat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (renja tahunan), rencana strategis (renstra) 5 tahunan
  • Memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek dan rencana strategis serta penetapan kinerja. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen renja, dokumen renstra, dan dokumen penetapan kinerja.
  • Dokumen perencanaan harus berorientasi kepada hasil meliputi : Membuat turunan renja yang mendukung peningkatan pelayanan public(penetapan standar layanan, budaya layanan prima, survey kepuasan masyarakat), Membuat turunan renja yang mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi penerapan SPIP, pengaduan  masyarakat, WBS). Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: dokumen turunan renja yang mendukung peningkatan layanan publik dan mendukung kegiatan anti korupsi, dan Indikator kinerja utama (IKU)
  • Memiliki IKU yang ditetapkan organisasi.
  • Membuat IKU tambahan sesuai dengan karakteristik satuan kerja yang mendukung peningkatan pelayanan public. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: dokumen IKU dan IKU tambahan.
  • Indikator kinerja utama telah dilaksanakan dengan prinsip SMART. kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen IKU tambahan dengan prinsip SMART.
  • Laporan kinerja disusun tepat waktu.
  • Menyusun LKJIP secara tepat waktu(bulan Februari pada tahun berikutnya). Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen LKJIP, surat permintaan LKJIP.
  • Laporan kinerja harus memberikan informasi tentang LKJIP yang memberikan informasi tentang kinerja. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa dokumen LKJIP
  • Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
  • Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikut sertakan pegawai dalam bintek/sosialisasi penyusunan LKJIP. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung dokumen laporan bintek/diklat/sosialisasi penyusunan dokumen LKJIP.
  • Pengelolaan akuntabilitas kinerja oleh SDM yang kompeten : Menempatkan pegawai yang memiliki kompetensi pada bidang pengelolaan akuntabilitas, Personil pengelolaan akuntabilitas telah memiliki sertifikat piagam penyusunan LKJIP, dan Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung daftar pegawai yang telah mengikuti diklat.

Eviden dan Data Dukung

  1. Menyusun dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Data dukung : Dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja).
    Download : Dokumen Pendukung
  2. Dokumen perencanaan harus berorientasi hasil, Data Dukung : Dokumen turunan Renja yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat) serta mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan Whistleblowing System.
    Download : Dokumen Pendukung
  3. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Satker, Data Dukung : Dokumen IKU dan IKU tambahan yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat) serta mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan Whistleblowing System (WBS)).
    Download : Dokumen Pendukung
  4. Indikator kinerja utama telah dilaksanakan, Data dukung : Dokumen IKU tambahan yang SMART (Spesiffic, Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity); dan Laporan Hasil Evaluasi LKjlP oleh Pengadilan Tingkat Banding/Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
    Download : Dokumen Pendukung
  5. Laporan kinerja disusun tepat waktu, Data Dukung : dokumen Pengiriman LKjlP (ekspedisi),
    DownloadDokumen Pendukung
  6. Pelaporan kinerja harus memberikan informasi tentang kinerja, Data dukung : Laporan Hasil Evaluasi LKjlP Tingkat Banding/Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
    Download : Dokumen Pendukung
  7. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, Data dukung : Dokumen laporan bimtek/ diklat/sosialisasi penyusunan LKjlP dan foto Kegiatan.
    Download : Dokumen Pendukung
  8. Pengelolaan akuntabilitas kinerjadilaksanakan oleh SDM yang kompeten, Data dukung : Daftar anggota bidang perencanaan yang telah mengikuti bimtek/ diklat/sosialisasi penyusunan LKjlP
    Download : Dokumen Pendukung





Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah Aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi Pengadilan Negeri Pacitan dalam Administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara yang dapat di akses oleh semua para pencari keadilan.

Lebih lanjut

e-Raterang Surat Keterangan Online

Surat Keterangan Elektronik adalah produk terbaru dari DIRJEN Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. ERATERANG adalah layanan Permohonan Surat keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP maupun Komputer/PC).

Lebih lanjut

Jadwal Sidang

Jadwal sidang Sebagai perwujudan dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelayanan, Pengadilan Negeri Pacitan menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses baik secara Online maupun Offline. Jadwal Sidang ini bisa diakses dimanapun oleh pihak-pihak yang berperkara secara realtime.

Lebih lanjut

Siwas / Pengaduan

adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung. Identitas Anda sebagai pelapor akan dijamin kerahasiannya.

Lebih lanjut

Audio Book

Audio Book merupakan salah satu inovasi Pengadilan Negeri Pacitan Kelas II dalam usaha untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra maupun kaum rentan buta huruf. Saat ini pengadilan negeri Pacitan telah menyediakan 3 (tiga) layanan informasi berupa Audio Book, yaitu:
1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Pacitan Kelas.
2. Panduan Pendaftaran Akun dan Perkara Melalui E-Court Pengadilan Negeri Pacitan.
3. Persyaratan Perkara Perdata.
Klik tombol Audio Book dibawah

Buka Audio Book PTSP
Buka Audio Book Perdata
Buka Audio Book Panduan E-court