Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah Aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi Pengadilan Negeri Pacitan dalam Administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara yang dapat di akses oleh semua para pencari keadilan.
e-Raterang Surat Keterangan Online
Surat Keterangan Elektronik adalah produk terbaru dari DIRJEN Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. ERATERANG adalah layanan Permohonan Surat keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP maupun Komputer/PC).
Jadwal Sidang
Jadwal sidang Sebagai perwujudan dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelayanan, Pengadilan Negeri Pacitan menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses baik secara Online maupun Offline. Jadwal Sidang ini bisa diakses dimanapun oleh pihak-pihak yang berperkara secara realtime.
Siwas / Pengaduan
adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung. Identitas Anda sebagai pelapor akan dijamin kerahasiannya.
Audio Book
Audio Book merupakan salah satu inovasi Pengadilan Negeri Pacitan Kelas II dalam usaha untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra maupun kaum rentan buta huruf. Saat ini pengadilan negeri Pacitan telah menyediakan 3 (tiga) layanan informasi berupa Audio Book, yaitu:
1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Pacitan Kelas.
2. Panduan Pendaftaran Akun dan Perkara Melalui E-Court Pengadilan Negeri Pacitan.
3. Persyaratan Perkara Perdata.
Klik tombol Audio Book dibawah
Buka Audio Book Perdata
Buka Audio Book Panduan E-court
BERITA PT SURABAYA
Berita Mahkamah Agung
Daftar Hasil Rapat Promosi / Mutasi Dan Pindah Tugas Pada 13 Pengadilan Tingkat Banding Yang Baru Tanggal 28 November 2022
jakarta-humas : Berikut Nama-nama Daftar Hasil Rapat Promosi Atau Mutasi ...Hasil Seleksi Administrasi Setelah Masa Sanggah Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (pppk) Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia Tahun Anggaran 2022
jakarta " Humas : Berdasarkan Pengumuman Panitia Pelaksana Seleksi Nomor ...Acara Peresmian Operasional 13 Pengadilan Tingkat Banding Baru Dan 38 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama
jakarta-humas: Sehubungan Dengan Akan Dilaksanakannya Peresmian Operasional 13 Pengadilan Tingkat ...Tindak Lanjut Nota Kesepahaman Antara Mahkamah Agung Dengan Bpjs Kesehatan
jakarta - Humas : Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Ri ...Monitoring Dan Evaluasi Program Dan Anggaran
jakarta-humas: Sehubungan Dengan Upaya Peningkatan Kinerja Dan Kualitas Penganggaran Satuan ...Sk Kma No.337/kma/sk/xi/2022 Tentang Penetapan Tanggal Dan Tempat Peresmian Operasional Tiga Belas Pengadilan Tingkat Banding Baru Dan Tiga Puluh Delapan Gedung Pengadilan Tingkat Pertama
jakarta - Humas :berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri, ...
Berita Badilum
Pemantauan Pembaruan Aplikasi Sipp Tingkat Pertama Versi 5.0.0
lampiran filedescriptionfile Sizedownloads pemantauan Update Sipp 5.0.0 4206 Kb4 by ...Usulan Program Layanan Hukum Di Lingkungan Peradilan Umum
lampiran filedescriptionfile Sizedownloads 353_dju_hk_00_1_11_2022 1268 Kb179 by zenorss ...Pengiriman Sk Mutasi Hakim Pengadilan Tinggi Serta Ketua, Wakil Ketua Dan Hakim Pengadilan Negeri Di Lingkungan Peradilan Umum
lampiran filedescriptionfile Sizedownloads 1. Surat Pengumuman Distribusi Sk Mutasi Nov2022_sign.pdf 289 ...Ketertiban Pengisian Referensi Hakim, Panitera, Jurusita Dan Mediator Pada Aplikasi Sipp
lampiran filedescriptionfile Sizedownloads 1321_dju_hm_03_2_11_2022 236 Kb70 by zenorss ...Penginputan Data Perkara Tilang Di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (sipp)
by zenorss ...Permintaan Data Perkara Untuk Penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2022
kepada Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi 2. ...
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Hits: 44
Selengkapnya
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
Hits: 50
Selengkapnya
Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Hits: 28
Selanjutnya
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas