Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah Aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi Pengadilan Negeri Pacitan dalam Administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara yang dapat di akses oleh semua para pencari keadilan.
e-Raterang Surat Keterangan Online
Surat Keterangan Elektronik adalah produk terbaru dari DIRJEN Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. ERATERANG adalah layanan Permohonan Surat keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP maupun Komputer/PC).
Jadwal Sidang
Jadwal sidang Sebagai perwujudan dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelayanan, Pengadilan Negeri Pacitan menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses baik secara Online maupun Offline. Jadwal Sidang ini bisa diakses dimanapun oleh pihak-pihak yang berperkara secara realtime.
Siwas / Pengaduan
adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung. Identitas Anda sebagai pelapor akan dijamin kerahasiannya.
BERITA PT SURABAYA
Berita Mahkamah Agung
Verifikasi Laporan Triwulan Iv Ta 2021 Pada Aplikasi E-monev Ver.3 Berdasarkan Pp 39 /2006
jakarta " Humas : Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem Dan Pelaporan ...Undangan Pembinaan Teknis Secara Virtual
jakarta-humas : Berdasarkan Undangan Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang ...Undangan Pembinaan Teknis Secara Virtual
jakarta-humas : Berdasarkan Undangan Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang ...Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja
jakarta-humas : Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Ri, Nomor; 109/sek/ku.01/1/2022 ...Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Politeknik Keuangan Negara Stan Pada Mahkamah Agung Ri Tahun Anggaran 2021
jakarta-humas : Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi ...Usul Pengisian Jabatan Eselon Iii, Eselon Iv Dan Pelaksana
jakarta-humas : Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Ri, Nomor; 112/sek/kp.04.6/1/2022 ...
Berita Badilum
Teguran Penginputan Data Denda Pidana
kepada : Ketua Pengadilan Negeri Di Seluruh Indonesia ...Pengumuman Lomba Bagi Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022
by zenorss ...Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Semester Ii Ta.2021 Dipa 005.03
lampiran filedescriptionfile Sizedownloads kegiatan Konsolidasi Lk Sems Ii Ta 2021 ...Kuesioner Implementasi Sk Dirjen Badilum Tentang Restorative Justice Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
by zenorss ...Pembaharuan Data Koordinator Delegasi
kepada Seluruh Ketua Pengadilan Negeri lampiran filedescriptionfile Sizedownloads pembaruan Data ...Penginputan Realisasi Capaian Kinerja Dipa 005.03 Ta.2021 Triwulan Iv Tahun Anggaran 2021 Pada Aplikasi Smart
lampiran filedescriptionfile Sizedownloads penginputan Realisasi Capaian Kinerja Tw Iv Pada ...
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Hits: 32
Selengkapnya
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
Hits: 46
Selengkapnya
Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Hits: 27
Selanjutnya
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas