Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo
E-Court Mahkamah Agung RI Era Terang Transparansi Anggaran Realisasi SIPP
1.536 views
Selamat Datang Di Pengadilan Negeri Pacitan Kelas II Keluarga besar Pengadilan Negeri Pacitan mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan anda pada website kami. Layanan informasi seputar dunia peradilan pada umumnya dan Pengadilan Negeri Pacitan pada khususnya, dapat anda peroleh melalui website resmi kami. Lebih lanjut
PTSP+ PN PACITAN Aplikasi ini mempermudah akses para pengguna HP android untuk bisa mengetahui tentang (PTSP) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Negeri Pacitan Kelas II , Dengan Harapan Dapat mempermudah daalam proses pelayanan pada pengadilan Negeri Kacitan Kelas II. Lebih lanjut    
JAVI(Justic Assistant Virtual Information) Untuk meningkatkan pelayanan dan transparansi maka berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI No : 1-144/KMA/SK/I/2011. Pengadilan Negeri Pacitan membuat inovasi layanan informasi digital dan otomatis melalui Aplikasi whatsapp bot assistant. Aplikasi ini di beri nama JAVI (Justic Assistant Virtual Information).JAVI merupakan aplikasi dengan intelegensi buatan akan menjawab secara otomatis setiap kata yang di ketikkan dalam aplikasi whatsapp . Lebih lanjut    
Pembacaan Ikrar Maklumat Ketua Mahkamah Agung R.I Pacitan, 11 Desember 2018 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri pacitam telah dilaksanakan pembacaan ikrar dan sosialisasi Maklumat Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tanggal 11 Desember 2017 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Lebih lanjut
SIWAS Adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung. Identitas Anda sebagai pelapor akan dijamin kerahasiannya.. Lebih lanjut
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kini masyarakat pencari keadilan dilayani melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memberikan pelayanan secara transparan, cepat, akuntabel dan professional. Lihat Video

Pengadilan Negeri Pacitan Siap Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat Pencari Keadilan sesuai dengan Motto Pengadilan Negeri Pacitan BERSATU "Bersih, Sederhana, Akuntabel, Transparan, dan Utama"

Pengadilan Negeri Pacitan Merupakan Zona Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

SIPP Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah Aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi Pengadilan Negeri Pacitan dalam Administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara yang dapat di akses oleh semua para pencari keadilan.

Pelajari Lebih Lanjut

e-Raterang Surat Keterangan Online

Surat Keterangan Elektronik adalah produk terbaru dari DIRJEN Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. ERATERANG adalah layanan Permohonan Surat keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP maupun Komputer/PC).

Pelajari Lebih Lanjut

Jadwal Sidang

Jadwal sidang Sebagai perwujudan dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelayanan, Pengadilan Negeri Pacitan menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses baik secara Online maupun Offline. Jadwal Sidang ini bisa diakses dimanapun oleh pihak-pihak yang berperkara secara realtime..

Pelajari Lebih Lanjut

Siwas / Pengaduan

adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung. Identitas Anda sebagai pelapor akan dijamin kerahasiannya..

Pelajari Lebih Lanjut

Artikel
Perspektif Indonesia Mengenai Hak-Hak Asasi Anak : Refleksi Atas Undang-Undang dan Konvensi Internasional Terkait-Jurnal-PROF-Agus-Supriyanto
Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah Dalam Era Otonomi Luas oleh Prof.Enny Nurbaningsih
Gelombang On Line Dalam Perkembangan Hukum oleh Dr. Abdullah S.H., M.S.
Sistem Kamar Dalam Mahkamah Agung : Upaya Membangun Kesatuan Hukum oleh Prof.Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM
Aspek hukum pencemaran nama baik melalui "facebook"
Palu Godam Hakim Mahkamah Institusi Menafikan Hakekat Perjanjian Perkawinan
Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H
Konstitusi dan Hak Asasi Manusia oleh Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL

Lebih lanjut

Pengumuman
BERITA MAHKAMAH AGUNG
LAPORAN BANTUAN MAHKAMAH AGUNG PEDULI COVID 19 Selasa, 2 Juni 2020 10:30 WIB
 
KETUA MA LANTIK 20 KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN 2 PANITERA MUDA PADA MAHKAMAH AGUNG RI : Rabu, 22 April 2020 13:26 WIB
 
SEMA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS SEMA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID – 19) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA Jumat, 29 Mei 2020 15:21 WIB

KETUA MA HADIRI UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA SECARA VIRTUAL Senin, 1 Juni 2020 11:47 WIB

BERITA BADILUM
Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) tertinggi dan yang belum mencapai standar nilai EIS Periode Mei 2020 02-Jun-2020
 
Pengisian Monitoring Layanan Disabilitas di Pengadilan 15-May-2020
 
Pengadilan Negeri dengan Penilaian Implementasi SIPP Periode April 2020 12-May-2020
 
Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di PT Jakarta, PN Jakarta Pusat dan PN Jakarta Selatan 27-May-2020
PENGUMUMAN TILANG
PENGUMUMAN DENDA TILANG
PENGUMUMAN LAYANAN INFORMASI PERADILAN LEWAT SMS

Lebih lanjut

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

TypographySyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut









Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Skip to content