Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah Aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi Pengadilan Negeri Pacitan dalam Administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara yang dapat di akses oleh semua para pencari keadilan.
e-Raterang Surat Keterangan Online
Surat Keterangan Elektronik adalah produk terbaru dari DIRJEN Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. ERATERANG adalah layanan Permohonan Surat keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP maupun Komputer/PC).
Jadwal Sidang
Jadwal sidang Sebagai perwujudan dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelayanan, Pengadilan Negeri Pacitan menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses baik secara Online maupun Offline. Jadwal Sidang ini bisa diakses dimanapun oleh pihak-pihak yang berperkara secara realtime.
Siwas / Pengaduan
adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung. Identitas Anda sebagai pelapor akan dijamin kerahasiannya.
BERITA PT SURABAYA
Berita Mahkamah Agung
Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Ptwp
jakarta-humas : Berdasarkan Pengumuman Pengurus Persatuan Tenis Warga Pengadilan (ptwp) ...Usulan Pengangkatan Cpns Menjadi Pns Formasi Tahun 2019
jakarta-humas : Berikut Disampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor ...Daftar Nama Peserta Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (skb) Cpns Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021
jakarta " Humas: Menyusul Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung Ri Selaku ...Langkah-langkah Pengadaan Barang/jasa T.a 2022
jakarta-humas : Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Ri, Nomor; 2823/sek/pl.00/11/2021 ...Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (skb) Cpns Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021
jakarta " Humas : Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Sistem Informasi ...Undangan Sosialisasi Dan Monev Implementasi Program Kemudahan Berusaha
jakarta-humas : Berikut Disampikan Undangan Sosialisasi Dan Monev Implementasi Program ...
Berita Badilum
Penugasan Peserta Sosialisasi Seleksi Dan Penjaringan Calon Hakim Agung Dan Calon Hakim Ad Hoc Di Mahkamah Agung R.i.
lampiran filedescriptionfile Sizedownloads sosialisasi Seleksi Calon Hakim Agung Dan Calon ...Pemanggilan Peserta Fit And Proper Test Calon Hakim Yustisial Yang Diperbantukan Pada Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung R.i. T.a. 2021
lampiran filedescriptionfile Sizedownloads surat Pemanggilan Fit And Proper Test Calon ...Pemanggilan Peserta Fit And Proper Test Calon Asisten Hakim Agung T.a. 2021
lampiran filedescriptionfile Sizedownloads surat Pemanggilan Fit And Proper Test Calon ...Hasil Seleksi Administrasi Ppnpn Di Ditjen Badilum Tahun 2021
pengumuman Ppnpn Ditjen Badilum 2021.pdf by ...Pemanggilan Peserta Pelatihan Penanganan Tppu Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
lampiran filedescriptionfile Sizedownloads pemanggilan Peserta Pelatihan Penanganan Tppu Di Bidang ...Pengisian Formasi Hakim Yustisial Mahkamah Agung R.i.
lampiran filedescriptionfile Sizedownloads surat Edaran Pengisian Formasi Hakim Yustisial Mari.pdf 125 ...
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Hits: 32
Selengkapnya
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
Hits: 46
Selengkapnya
Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Hits: 27
Selanjutnya
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas