Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah Aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi Pengadilan Negeri Pacitan dalam Administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara yang dapat di akses oleh semua para pencari keadilan.
e-Raterang Surat Keterangan Online
Surat Keterangan Elektronik adalah produk terbaru dari DIRJEN Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. ERATERANG adalah layanan Permohonan Surat keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP maupun Komputer/PC).
Jadwal Sidang
Jadwal sidang Sebagai perwujudan dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelayanan, Pengadilan Negeri Pacitan menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses baik secara Online maupun Offline. Jadwal Sidang ini bisa diakses dimanapun oleh pihak-pihak yang berperkara secara realtime.
Siwas / Pengaduan
adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung. Identitas Anda sebagai pelapor akan dijamin kerahasiannya.
BERITA PT SURABAYA
Berita Mahkamah Agung
Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional (jf) Pranata Keuangan Apbn Dalam Rangka Kenaikan Jenjang Jabatan Periode I Tahun 2022 Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri
jakarta-humas: Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ...Pengumuman Kelulusan Ujian Tertulis Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap Xvii Tahun 2022
jakarta " Humas : Bersama Ini Kami Sampaikan Daftar Nama ...Pendataan Hakim /asn Yang Mendaftar Beasiswa Dari Southwest University Of Political Science And Law (swupl) & China-asean Legal Research Center (calc)
jakarta-humas, Menindaklanjuti Pengumuman Ketua Kamar Pembinaan No.50/tuakabin/iv/2022 Tanggal 26 April ...Kerja Dari Rumah Pasca Cuti Bersama
jakarta " Humas : Sehubungan Dengan Himbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur ...Tawaran Beasiswa Dari Southwest University Of Political Science And Law (swupl) & China-asean Legal Research Center (calc)
jakarta-humas, Menindaklanjuti Disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Ri No ...Perintah Melaksanakan Tugas Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pengganti Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021
jakarta " Humas: Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung Ri Selaku ...
Berita Badilum
Eis Periode Bulan April Tahun 2022
lampiran filedescriptionfile Sizedownloads eis April 2022 604 Kb54 by zenorss ...Pemanggilan Peserta Kegiatan Diseminasi Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Di Pengadilan
lampiran filedescriptionfile Sizedownloads pemanggilan Peserta Diseminasi Penegak Hukum Dalam Penanganan ...Penundaan Pelaksanaan Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bagi Panitera Pengadilan Tinggi Dan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I.a Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
lampiran filedescriptionfile Sizedownloads pengumuman Penundaan Fit Kepaniteraan.pdf 57 Kb34 by ...Sk Satgas Sipp Tingkat Pusat Dan Tingkat Banding Tahun 2022
terlampir sk Satgas Sipp Tingkat Pusat Dan Tingkat ...Pengumuman Pengiriman Surat Keputusan Promosi Dan Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan Tanggal 30 Maret 2022
sebagaimana Telah Dicantumkan Pada Pengumuman Hasil Tpm Kepaniteraan ...Pemberitahuan Pengiriman Dokumen Sumber Keuangan Perkara
kepada : Ketua Pengadilan Tinggi Dan Ketua Pengadilan ...
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Hits: 32
Selengkapnya
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
Hits: 46
Selengkapnya
Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Hits: 27
Selanjutnya
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas