Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo
E-Court Mahkamah Agung RI Era Terang Transparansi Anggaran Realisasi SIPP
Selamat Datang Di Pengadilan Negeri Pacitan Kelas II Keluarga besar Pengadilan Negeri Pacitan mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan anda pada website kami. Layanan informasi seputar dunia peradilan pada umumnya dan Pengadilan Negeri Pacitan pada khususnya, dapat anda peroleh melalui website resmi kami. Lebih lanjut
PTSP+ PN PACITAN Aplikasi ini mempermudah akses para pengguna HP android untuk bisa mengetahui tentang (PTSP) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Negeri Pacitan Kelas II , Dengan Harapan Dapat mempermudah daalam proses pelayanan pada pengadilan Negeri Kacitan Kelas II. Lebih lanjut    
JAVI(Justic Assistant Virtual Information) Untuk meningkatkan pelayanan dan transparansi maka berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI No : 1-144/KMA/SK/I/2011. Pengadilan Negeri Pacitan membuat inovasi layanan informasi digital dan otomatis melalui Aplikasi whatsapp bot assistant. Aplikasi ini di beri nama JAVI (Justic Assistant Virtual Information).JAVI merupakan aplikasi dengan intelegensi buatan akan menjawab secara otomatis setiap kata yang di ketikkan dalam aplikasi whatsapp . Lebih lanjut    
Pembacaan Ikrar Maklumat Ketua Mahkamah Agung R.I Pacitan, 11 Desember 2018 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri pacitam telah dilaksanakan pembacaan ikrar dan sosialisasi Maklumat Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tanggal 11 Desember 2017 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Lebih lanjut
SIWAS Adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung. Identitas Anda sebagai pelapor akan dijamin kerahasiannya.. Lebih lanjut
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kini masyarakat pencari keadilan dilayani melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memberikan pelayanan secara transparan, cepat, akuntabel dan professional. Lihat Video

Pengadilan Negeri Pacitan Siap Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat Pencari Keadilan sesuai dengan Motto Pengadilan Negeri Pacitan BERSATU "Bersih, Sederhana, Akuntabel, Transparan, dan Utama"

Pengadilan Negeri Pacitan Merupakan Zona Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

SIPP Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SSistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah Aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi Pengadilan Negeri Pacitan dalam Administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara yang dapat di akses oleh semua para pencari keadilan.

Pelajari Lebih Lanjut

Siwas / Pengaduan

adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung. Identitas Anda sebagai pelapor akan dijamin kerahasiannya..

Pelajari Lebih Lanjut

Jadawal Sidang

Jadwal sidang Sebagai perwujudan dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelayanan, Pengadilan Negeri Pacitan menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses baik secara Online maupun Offline. Jadwal Sidang ini bisa diakses dimanapun oleh pihak-pihak yang berperkara secara realtime..

Pelajari Lebih Lanjut

e-Raterang Surat Keterangan Online

Surat Keterangan Elektronik adalah produk terbaru dari DIRJEN Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. ERATERANG adalah layanan Permohonan Surat keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP maupun Komputer/PC).

Pelajari Lebih Lanjut

Artikel
Perspektif Indonesia Mengenai Hak-Hak Asasi Anak : Refleksi Atas Undang-Undang dan Konvensi Internasional Terkait-Jurnal-PROF-Agus-Supriyanto
Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah Dalam Era Otonomi Luas oleh Prof.Enny Nurbaningsih
Gelombang On Line Dalam Perkembangan Hukum oleh Dr. Abdullah S.H., M.S.
Sistem Kamar Dalam Mahkamah Agung : Upaya Membangun Kesatuan Hukum oleh Prof.Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM
Aspek hukum pencemaran nama baik melalui "facebook"
Palu Godam Hakim Mahkamah Institusi Menafikan Hakekat Perjanjian Perkawinan
Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H
Konstitusi dan Hak Asasi Manusia oleh Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL

Lebih lanjut

Pengumuman
BERITA MAHKAMAH AGUNG
SELURUH WARGA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN: TERIMA KASIH PROF. HATTA
 
KETUA MA: PENYELENGGARAAN PERADILAN TIDAK HANYA HARUS CEPAT TETAPI JUGA HARUS TEPAT
 
SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR. 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

PERMOHONAN PENDAFTARAN SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL

BERITA BADILUM
Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kemenkumham Republik Indonesia 13-Apr-2020
 
Keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengucapkan Selamat Idul Fitri 1441 H
 
Penyesuaian Pagu Anggaran DIPA 03 Untuk Penanggulangan Covid-19 22-Apr-2020
 
Ketidaktertiban Penginputan Data Mediasi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 16-Apr-2020
PENGUMUMAN TILANG
PENGUMUMAN DENDA TILANG
PENGUMUMAN LAYANAN INFORMASI PERADILAN LEWAT SMS

Lebih lanjut

<

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

TypographySyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut









Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Skip to content